HOME ยป POLHUKAM
POLHUKAM
Selasa, 28 Juni 2016 , 21:13:00 WIB

AMTI Minta Raperda Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau Ulang

Laporan: Widodo Bogiarto





RMOL. Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Suseno mengharapkan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta meninjau ulang Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang saat ini tengah digodok.

Pasalnya, menurut Suseno, Raperda KTR bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dari peraturan daerah.

"Kami minta raperda itu ditinjau ulang dan harus disesuaikan dengan PP Nomor 109 Tahun 2012," kata Suseno dalam acara diskusi bertajuk 'Efektifitas Rencana Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di DKI Jakarta', Selasa (28/6).

Suseno menuturkan, Pasal 41 Ayat 2 Raperda KTR mengatur sanksi bagi perokok berupa pembatasan pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan, hal ini jelas pembunuhan perdata yang dilegalkan. Padahal pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan merupakan hak perdata.

"Kalau hal ini dibatasi hanya karena seseorang merokok, sudah barang tentu ini upaya pembunuhan," ujar Suseno.

Suseno mengungkapkan, dalam raperda tersebut juga sama sekali tidak mengatur kewajiban penyediaan tempat khusus, terutama di tempat kerja dan ruang publik lainnya, sebagaimana diamanatkan PP Nomor 109 Tahun 2012.

Selain itu, Raperda KTR tidak hanya melarang total kegiatan merokok, tapi juga kegiatan lainnya, seperti iklan, promosi, terutama penjualan serta pembelian produk tembakau di seluruh kawasan tanpa rokok.

"Usulan ketentuan dalam raperda ini tidak saja merugikan para pabrikan produk tembakau, tetapi juga merugikan semua mata rantai industri. Mulai dari pedagang di toko tradisional dan moderen, pekerja pabrikan rokok sekaligus petani tembakau dan cengkeh," tegas Suseno. [prs]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :