HOME ยป EKONOMI
EKONOMI
Selasa, 12 September 2017 , 21:24:00 WIB

Pemerintah Diminta Atur Impor Kartu Berpengaman

Laporan: Andhika Tirta Saputra





RMOL. Pemerintah diminta segera membuat regulasi tata niaga impor chip card alias kartu berpengaman.

Tidak adanya pengawasan dari pemerintah dikhawatirkan dapat berujung pada timbulnya gangguan keamanan nasional karena chip card bisa disadap atau bahkan diambil datanya secara mudah untuk disalahgunakan.

"Perlu ada perhatian serius dari pemerintah terkait permasalahan ini," kata M Ichsan dari PT. Global Smart Technology Indonesia (GSTI) dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (12/9).

Hal itu disampaikan Ichsan mewakili beberapa pengusaha produsen kartu berpengaman usai bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) membahas perkembangan industri dan tata niaga chip card dalam negeri. Ichsan dan perwakilan pengusaha produsen kartu berpengan lainnya diterima langsung Jendral TNI (purn) Soebagyo HS dan Majen TNI (purn) Chasib.

Dijelaskan Ichsan, selain untuk simcard telepon selular, chip card juga digunakan untuk perbankan serta e KTP. Lebih dari 9 juta chip digunakan dalam e KTP setiap tahunnya yang diedarkan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Ichsan mengatakan, tidak adanya regulasi tata niaga mengenai arus impor chipcard dari Tiongkok dan Belanda serta tidak adanya pengawasan keamanan chip card yang dikonsumsi masyarakat di Tanah Air sangat berbahaya.

"Dalam pertemuan dengan Wantimpres kita berharap kepada pemerintah untuk dapat segera menerbitkan regulasi guna kepentingan Tanah Air ke depan," ujar Ichsan.

Tidak adanya aturan tata niaga terkait tarif chip card produk import, kata Ichsan, bisa menyulitkan produsen dalam negeri. Sementara industri dalam negeri harus membayar pajak PPN, sedangkan barang impor masuk tanpa ada aturan tarif.

Toro dari PT CSL menjelaskan bahwa sempat ada imbauan dari BIN kepada perbankan mengenai pentingnya penggunaan chip card yang diproduksi dari perusahaan yang di rekom oleh BIN. Tapi sayangnya sifatnya hanya imbauan sehingga masih banyak Perbankan yang tidak menghiraukan hal tersebut.

Soebagyo HS berjanji akan menyampaikan hal ini kepada presiden, dan akan segera membuat pertemuan lebih lanjut dengan instasi terkait yakni Kemeperin, Kemenkominfo, dan Kemedag, serta akan membuat sebuah kajian dalam bentuk Forum Group Discustion melalui Kemenkopolhukam.[ade]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :