HOME ยป HUKUM
HUKUM
Rabu, 13 September 2017 , 10:23:00 WIB

Setnov Jangan Lari Dari Panggilan KPK

Laporan: Widodo Bogiarto





RMOL. Praktisi hukum senior, Muara Karta mendorong Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) bersikap ksatria dalam menghadapi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi Partai Golkar itu sudah menyandang status tersangka megakorupsi KTP elektronik.

"Setnov harus berani memenuhi panggilan KPK. Jangan dia berupaya berkelit sana-sini," kata Karta melalui pesan elektroniknya, Rabu (13/9).

Disisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Putra Putri Angkatan Udara Republik Indonesia (PPP AURI) ini menilai Setnov sudah layak ditahan oleh KPK meskipun sedang ada proses praperadilan.

Menurut Karta, tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menahan Setnov sementara KPK sendiri sudah memeriksa saksi lebih dari 100 orang terkait penetapan Setnov sebagai tersangka.

"Setelah ditetapkan menjadi tersangka seharusnya diikuti dengan penahanan," ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Karta mengkhawatirkan Setnov akan bermanuver di praperadilan. Kekuasaan yang dia miliki patut diduga akan digunakan untuk menyelamatkan diri.

Karta menambahkan, penahanan terhadap Setnov bisa dilakukan oleh KPK saat pemanggilan paksa berikutnya. 

Diketahui, selain beralasan sakit sehingga tidak dapat menghadiri pemanggilan KPK, hari ini Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan surat kepada KPK.

Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Ada surat dari pimpinan DPR yang poin pentingnya sebagai bahan pertimbangan lainnya KPK agar menghormati proses praperadilan yang diajukan," ujar Kepala Biro Pimpinan Kesetjenan DPR Hani Tahapsari di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/9).

Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum.

Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.

"Saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut, dengan penundaan pemeriksaan dan pemanggilan saudara Setya Novanto," kata Hani Tahapsari.

Sidang perdana praperadilan Setya Novanto digelar Selasa pagi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, sidang ditunda karena pihak KPK selaku tergugat berhalangan dan meminta penjadwalan ulang.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum mengetahui perihal surat tersebut.

Novanto sebelumnya tak memenuhi panggilan pemeriksaan di KPK pada Senin kemarin. Alasannya, sakit.

KPK menduga Setnov ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Selain itu, Setnov diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP sewaktu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.[ade]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :