HOME » POLITIK
POLITIK
Kamis, 14 September 2017 , 19:54:00 WIB

Denda Derek Rp 7 Miliar Bukan Prestasi!

Laporan: Widodo Bogiarto





RMOL. Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad mengatakan, nominal retribusi sebesar Rp 7 miliar dari hasil operasi penertiban parkir liar yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta periode Januari-Agustus, bukan prestasi yang patut dibanggakan.

Syaiful justru menilai Dishub DKI gagal dan seharusnya merasa malu, karena belum menemukan solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi lalu lintas dan angkutan jalan di ibukota yang semakin semrawut dan terus dilanda kemacetan yang kian hebat.

"Kalau sudah tidak ada lagi kendaraan parkir sembarangan, sehingga tidak ada mobil yang diderek, itu baru prestasi membanggakan," kata Syaiful, Kamis (14/9).

Untuk itulah Syaiful menyarankan agar Dishub Jakarta lebih fokus pada tupoksi berupa pembinaan, pembangunan sarana prasarana, pengelolaan, pengendalian dan melakukan koordinasi kegiatan di bidang perhubungan.

"Hal ini agar Dishub mampu mewujudkan layanan transportasi yang baik dan nyaman," ujar Syaiful.

Diingatkan bahwa tangungjawab Pemprov DKI di bidang lalulintas dan angkutan jalan adalah mewujudkan layanan transportasi yang terintegrasi dengan biaya terjangkau, serta menyediakan akses bagi penyandang disabilitas, tetapi yang menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalulintas.

Sebelumnya, Kepala Dishub DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, denda retribusi derek mobil yang dikumpulkan pihaknya selama delapan bulan sudah mencapai Rp7 miliar. Untuk itu razia parkir dilanjutkan sampai masyarakat benar-benar menyadari tak akan parkir sembarangan.

"Delapan bulan menderek, kami berhasil meraup uang sebanyak itu. Semua uangnya masuk kas daerah,” ujar Andri di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (13/9).

Menurut Andri, meningkatnya pendapatan dari penindakan derek mobil cukup signifikan sejak pihaknya menambah armada mobil derek. Tahun lalu Dishub baru memiliki 18 mobil derek sehingga pihaknya sering kewalahan.

"Tahun ini ditambah lagi 20 unit sehingga semuanya sudah mencapai 38 unit. Dengan penambahan armada tersebut, perolehan uang denda meningkat," papar Andri.

Sebenarnya besaran uang denda ini bukan tujuan utama dari kegiatan penderekan mobil. "Mestinya, lebih baik perolehan denda menurun, tapi kesadaran masyarakat soal perparkiran meningkat," harapnya.

Penderekan mobil mulai diberlakukan sejak tahun 2015. Tiap mobil yang diderek, pemiliknya dikenakan denda Rp 500 ribu/hari. Perolehan denda pada tahun 2015 cuma sebesar Rp 4,6 miliar dan tahun 2016 meningkat jadi Rp 10,2 miliar. Tahun ini diprediksi bakal meningkat lagi lantaran masih banyak masyarakat yang belum sadar berlalu lintas.

"Kami akan terus meningkatkan penderekan terutama di kawasan padat lalulintas," ujar Andri.[mla]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :