HOME » POLITIK
POLITIK
Senin, 02 Oktober 2017 , 19:08:00 WIB

DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Biaya Kunker

Laporan: Widodo Bogiarto





RMOL. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemprov DKI Jakarta akhirnya sepakat menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 yang mengatur biaya kunjungan keluar negeri anggota dewan.

Padahal, awalnya DPRD meminta biaya perjalanan dinas luar negeri dihitung berdasar biaya saat berdinas atau real cost.

Namun Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menolak sistem perhitungan dari DPRD karena melebihi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010.

Masa yang diminta itu tiga kali dari SK Menkeu? Tidak bisa, harus sama karena itu berlaku bagi ASN dan non-ASN ya,” kata Djarot di Balaikota, Senin (2/10).

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik mengaku awalnya mengajukan perhitungan dengan real cost untuk biaya perjalanan dinas luar negerinya.

Menurut Taufik, biaya termahal di Eropa dihitungnya 410 dolar AS. Sementara menurut ketentuan Kementerian Keuangan, biaya tersebut hanya 400 dolar AS.

Namun setelah melakukan pertemuan dengan Djarot bersama beberapa pimpinan DPRD lainnya pagi ini, DPRD dikatakan Taufik mengikuti ketentuan Permenkeu.

”Ya sudah kita sepakati karena ada pedomannya di Menkeu, ya kita gak boleh menyimpang dari pedoman itu kan,” ujar Taufik.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu mengaku akan mengakali keterbatasan biaya perjalanan tersebut dengan berbagi kamar dengan anggota dewan lain. Taufik juga meminta Pemprov DKI membuat mekanisme yang jelas terkait biaya perjalanan angggota DPRD keluar negeri.

Jawaban kayak apa? Jangan nanti yang kena masalah. Kan yang tanggungjawab per orang. Nanti BPK bilang ‘hotel 410 dolar, dapat 400 dolar nggak makan di sana?’ Nanti dipikirnya ada yang bayarin. Saya bilang bikin dong mekanismenya supaya kita tidak disalahkan. Nanti media nyalahin kita saja padahal kita pegang duit juga nggak,” pungkas Taufik. [mla]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :