HOME » POLITIK
POLITIK
Jum'at, 06 Oktober 2017 , 00:03:00 WIB

PPSU dan PHL Diminta Diangkat Jadi PNS

Laporan: Widodo Bogiarto





RMOL. Ketua Presidium Korps Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI JAYA), Mohamad Taufik mendesak Pemprov DKI Jakarta 'membereskan' status 110 ribu petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan pekerja harian lepas (PHL) .

Saat ini, ratusan ribu petugas penyapu jalanan, pembersih sampah dan pengeruk saluran air yang berseragam oranye dan biru tua di lima wilayah Jakarta itu hanya berpayung hukum Peraturan Gubernur (Pergub).

Permintaan Taufik itu disampaikan langsung kepada​ Sekda DKI Jakarta, Saefullah dalam diskusi publik yang digelar KAHMI Jaya di sebuah rumah makan di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

"Saya minta status PPSU dan PHL segera dibereskan, ditingkatkan menjadi PNS, kalau tidak mau menjadi bom waktu lima tahun ke depan," kata Taufik.

Usulan Taufik ternyata mendapat respons positif dari Saefullah. Menurutnya, Pemprov DKI membutuhkan aparat yang memberi pelayanan  masyarakat.

"Pemprov DKI memerlukan aparatur yang melayani  masyarakat. Sehingga ke depan kita masih memerlukan PNS dari SMA/SMK yang memiliki keahlian khusus, merawat taman, merawat lapangan, tidak hanya dari sarjana yang begitu diangkat menjadi pegawai golongan III A dan IIIB menjadi kepala seksi," ujar Saefullah.

Saefullah menambahkan, saat ini ada moratorium dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Regormasi Birokrasi (PANRB) sampai 2018.

"Sebenarnya jumlah ASN yang saat ini mencapai 72 ribu masih kurang. Bahkan bisa dikatakan DKI sedang krisis ASN karena setiap tahun ledakan pensiun mencapai 3.000-4.000 orang," ucap mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.

Diskusi publik itu sendiri dimoderatori Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad serta dihadiri puluhan aktifis KAHMI Jaya. [mla]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :