HOME ยป PERISTIWA
PERISTIWA
Sabtu, 21 Oktober 2017 , 22:45:00 WIB

KPAI Berjanji Bakal Pulangkan Pasien yang Ditahan RS Fatmawati

Laporan: Zulfahmi Jamba





RMOL. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berjanji bakal membawa pulang Firiani, warga Kabupaten Bekasi yang ditahan pihak RS Fatmawati pasca melahirkan di rumah sakit yang terdapat di kawasan Jakarta Selatan tersebut. Rencana tersebut disampaikan Komisioner KPAI Siti Hikmawati, saat mengunjungi Firiani dan anaknya di RS Fatmawti, Sabtu (21/10).

"Kita sudah melihat ibu dan anaknya di ruang perawatan rumah sakit. Kami berupaya supaya bisa segera membawa kedua pasien itu pulang kerumahnya," kata Hikmawati, usai mendatangi RS Fatmawati.

Dirinya mengaku mengetahui kasus dari informasiyang disampaikan oleh KPAID Kota Bekasi dan melalui media. Karena itu, kehadirannya di sini ini berkaitan dengan anak, sesuai amanat undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak. KPAI dalam kondisi apapun, harus mampu sebagai garda terdepan didalam melindungi hak-hak anak.

"KPAI disini ingin membantu anak sesuai undang-undang perlindungan anak tersebut. Namun dalam kasus ini, ternyata tidak hanya anak saja melainkan ada ibunya yang juga harus kita bantu," ujar dia.

Sementara itu, Komisioner KPAID Kota Bekasi, Sopar Makmur yang menginformasikan kepada KPAI pusat, mengkritisi peran Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang kurang peduli terhadap warganya. 

Sejatinya, Pemkab Bekasi dapat membantu mengeluarkan warganya dari rumah sakit, khususunya dalam persoalan warga ini yang tidak punya uang untuk membayar biaya pasca persalinannya. Padahal, undang-undang menyebutkan bahwa, setiap warga negara dilindung oleh pemerintah.

"Kemana saja para pejabat pemerintah kabupaten bekasi. Koq tega melhat warganya sudah enam hari dibiarkan masih berada di rumah sakit. Sebagai warga negara punya hak dan kewajiban, dan kali ini hak mereka sebagai warganya mana," kata Sopar dengan nada tinggi.

Sementara itu, Anggota Komisi IV, DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengaku sudah mengetahui informasi warga Bekasi yang belum diijinkan pulang dari rumah sakit.

Dari informasi yang diterima dia, pasien sebagai peserta BPJS kelas II. Namun, karena tidak membayar iuran, kartu BPJS pasien tersebut tidak aktif.

Kemudian, upaya yang dilakukannya ketika mengetahui hal itu, langsung berusaha menghubungi Kantor BPJS untuk mengecek status kartu BPJS pasien yang ditahan rumah sakit tersebut.

"Saat itu pasien masuk menggunakan BPJS. Namun, BPJSnya karena tidak dibayar maka tidak aktif. Sayangnya, saya baru mengetahui kasus ini setelah enam hari. Padahal kalau kurang dari tiga hari mungkin kita bisa bantu. Kita juga harus patuh aturan," jelas dia melalui sambungan telepon.

Nyumarno menegaaskan dirinya sebagai anggota dewan dari Fraksi PDIP Kabupaten Bekasi, tentunya akan mengawal kebijakan untuk membantu warganya terutama masyarakat kurang mampu.

"Saya mengapresiasi pihak yang mengadvokasi kasusnya. Dan kami dari Fraksi PDIP akan mengawal dalam hal kebijakan," tandas dia.[boy/zul]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :