HOME ยป SOSIAL
SOSIAL
Senin, 23 Oktober 2017 , 09:29:00 WIB

95 Ribu Peserta BPJS di Kabupaten Bekasi Menunggak Iuran

Laporan: Zulfahmi Jamba





RMOL. Anggota Komisi IV, DPRD Kabupaten Bekasi, Nyurmano mencatat, sebanyak 95 ribu orang warga miskin sebagai peserta Badan Pelayana Jaminan Sosial (BPJS) kelas III mandiri, menunggak iuran. Akibatnya, para peserta BPJS tersebut sering mengalami kendala saat berobat ke rumah sakit, lantaran diketahui kartu BPJS nya dinyatakan tidak aktif.

Menurut dia, pihaknya tengah mengupayakan membantu membayar iuran para peserta BPJS kelas III mandiri, yang menuggak tersebut, melalui anggaran pemerintah daerah.

"Kami sedang mengupayakan mencari regulasi hukumnya, supaya tunggakan warga miskin yang menjadi peserta BPJS kelas III mandiri, bisa ditanggung oleh pemerintah daerah," ungkapnya.

Solusi untuk membantu warga miskin agar tetap medapatkan jaminan kesehatan itu  dengan cara mengalihkan kepesertaan BPJS kelas III mandiri, menjadi BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang  nantinya akan dibebankan kepada pemerintah daerah.

"Oleh sebab, itu kami terus mengawal kebijakan itu di parlemen agar peserta BPJS kelas III tersebut, tetap mendapat jaminan kesehatan," ujar dia.

Dijelaskan Nyumarno, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, telah mengalokasikan dana APBD tahun 2017 bagi warga miskin peserta BPJS PBI, senilai Rp 77,5 miliar.

Menurut dia, karena tanggung jawab kesehatan itu tidak hanya dibebankan pemerintah daerah saja. Karena itu, pihaknnya meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menganggarkan jaminan kesehatannya melalui APBD senilai 56 miliar. Total anggaran itu, bisa memberikan jaminan kesehatan sebanyak 468 ribu peserta BPJS PBI.

"Jadi warga miskin tidak perlu bayar iuran BPJS, karena sudah dibayar oleh Pemerintah Daerah, dengan dibantu juga 40 persen dari sumber APBD Provinsi," katanya.

Selain itu, kata anggota Fraksi PDIP Kabupaten Bekasi, pemerintah pusat juga telah memberikan jaminan kesehatan bagi sekitar 550 ribu warga miskin melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menurut data yang diperoleh,  jumlah pendataan peserta PBI APBD Kabupaten Bekasi saat ini, pada angka 323 ribu peserta. Jadi sekitar 1,2 juta  warga miskin di Kabupaten Bekasi, diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dari pemerintah.

"Kalau dihitung dari jumlah penduduk miskin sebanyak 1,2 juta jiwa, Artinya kalau digabungkan bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat, provinsi dan pemkab bekasi, masih tersisa kuota sekitar 145 ribu warga miskin di Kabupaten Bekasi yang masih dapat kita tanggung," tutur Nyumarno.

Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Bekasi,  agar segera mendaftarkan warga miskin dimasing-masing wiilayahnya, sehingga mereka mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah daerah.

"Bagi masyarakat, pengurus RT dan RW, apabila ada warga miskin dan tidak mampu segera daftarkan menjadi peserta BPJS PBI, APBD melalui Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan atau mendaftarkan langsung melalui Puskesmas dan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, atau bisa mendaftarkan ke kantor DPRD Kabupaten Bekasi," tandas Nyumarno.[boy/zul] 





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :