HOME ยป JAKARTA
JAKARTA
Selasa, 21 November 2017 , 20:39:00 WIB

Program Rumah DP 0 Rupiah Diusulkan Dikelola BUMD

Laporan: Widodo Bogiarto





RMOL. Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman mengusulkan agar pelaksanaan program rumah DP 0 Rupiah diserahkan kepada BUMD milik Pemprov DKI.

Menurut Prabowo, apabila program rumah DP 0 Rupiah yang merupakan salah satu program unggulan pasangan pemimpin baru ibukota, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, diurus Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diprediksi bakal menemui sederet hambatan, khususnya terkait hak kepemilikan.

"Kalau program DP 0 Rupiah dikelola BUMD, mulai dari pengadaan lahan, pembangunan sampai penjualan, tentu lebih efektif. Karena nantinya lahan dan bangunan itu bukan lagi aset milik DKI, tapi bentuknya pengadaan, layaknya pengembang perumahan lainnya," kata Prabowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/11).

Anggota Komisi B DPRD DKI ini mengungkapkan, jika program rumah DP 0 Rupiah dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka nantinya sulit diperjualbelikan kepada warga ibukota, karena lahan dan bangunannya akan menjadi aset Pemprov DKI.

"Kalaupun diperjualbelikan maka banyak kendalanya. Apalagi pengelolaannya tidak mungkin dilakukan Dinas Perumahan, karena rusunami yang mengelola adalah penghuni atau PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun)," ujar Prabowo.

Diketahui, untuk merealisasikan perumahan murah untuk rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta memperoleh kucuran anggaran berlipat-lipat.

Tahun depan Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan pembelian lahan sebesar Rp799.993.172.215. Hal ini tercatat dalam situs web apbd.jakarta.go.id.

Nilai ini naik berlipat ganda saat anggaran tersebut masih dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelum dibahas bersama DPRD. Saat itu pengadaan tanah perumahan rakyat dan kawasan permukiman hanya Rp99.928.243.570.

Dalam situs web resmi milik Pemprov tersebut, tidak dijelaskan secara detail penggunaan dana Rp799 miliar. Di laman tersebut hanya disebutkan anggaran tersebut untuk program penyediaan dan pemeliharaan perumahan rakyat. [mla]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :