HOME ยป JAKARTA
JAKARTA
Kamis, 23 November 2017 , 11:40:00 WIB

Coret Hibah Rp 1,6 Triliun

Laporan: Widodo Bogiarto





RMOL. Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto meminta Pemprov dan DPRD DKI Jakarta menghapus anggaran yang dialokasikan untuk dana hibah dalam RAPBD 2018, yang saat ini tengah dibahas.

"Penerima dana itu dari tahun ke tahun lembaga atau organisasinya sama saja alias yang itu-itu saja, sementara lembaga sejenis banyak yang tidak pernah mendapatkannya," kata Sugiyanto, Kamis (23/11).

Sugiyanto menduga ada "agen" di Pemprov DKI yang berperan mengawal para lembaga itu, sehingga setiap tahun selalu mendapat jatah.

"Biasanya kalau setahun saja tidak dapat, pasti jadi ribut. Sementara Katar yang sudah lima tahun tercatat sebagai LSM resmi di DKI, tenang-tenang saja meski nggak pernah dapat dana itu," ujar Sugiyanto.

Ketua Katar yang juga Ketua Gerakan Oposisi untuk Anies-Sandi (GONTAS) ini menyarankankan agar dana hibah yang di RAPBD 2018 tercatat mencapai Rp 1,61 triliun, sebaiknya dialihkan untuk mendukung program-program Anies-Sandi yang digulirkan sesuai visi misi saat yang disampaikan saat kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, seperti DP rumah 0 Rupiah, KJP Plus, KJS Plus dan OK OCE, karena ini program-program yang sangat prorakyat.

"Saya rasa tanpa dapat bantuan dari Pemprov pun lembaga atau organisasi itu tetap dapat survive, tetap dapat beroperasi dengan normal karena di antara mereka ada yang punya donatur, bahkan dapat sumbangan dari umat," tegas Sugiyanto.

Berdasarkan data di situs apbd.jakarta.go.id diketahui kalau dana hibah sebesar Rp1,61 triliun tersebut dikucurkan kepada ormas, lembaga keagamaan, lembaga pemerintah dan swasta.

Penerima dana tersebut di antaranya;
1. KONI Provinsi DKI Jakarta (Rp20,67miliar)
2. KWARDA Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta (Rp6,09 miliar)
3. KNPI DKI Jakarta (Rp1,9 miliar)
4. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DKI Jakarta (Rp5,2 miliar)
5. Badan Narkotika Nasional DKI Jakarta (Rp5 miliar)
6. Komite Intelijen Daerah (Kominda) DKI Jakarta (Rp3,56 miliar)
7. Laskar Merah Putih DKI Jakarta: (Rp500 juta)
8. Musholla Nurul Yaqin (Rp 100 juta)
9. Masjid Nahdhatul Wathon (Rp 100 juta)
19. Yayasan Beasiswa Jakarta (Rp 20 miliar)
20. Gereja Protestan TG. Priok (Rp80 juta)
24. Gereja Bethel Indonesia (Rp 100 juta)
25. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika (Rp315,7 juta)
34. Kanwil Kemenag DKI Jakarta (Rp250 miliar)
39. Persatuan Guru Republik Indonsesia Provinsi DKI Jakarta (Rp367 juta)
47. Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Jemaat GKPS Kebon Jeruk (Rp100 juta)
54. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi DKI Jakarta (Rp1,96 miliar)
55. Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi DKI Jakarta (Rp5,5 miliar)
57. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) (Rp3,80 miliar)
59. Karang Taruna Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Rp6,8 miliar)
61. Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta dan 6 Kota/ Kabupaten (Rp4,12 miliar)
62. Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (Rp500 juta)
67. Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) (Rp4,985 miliar)
73. Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta (Rp7,29 miliar)
81. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Raya (Rp1,169 miliar)
91. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya (Rp10 miliar)
92. Kodam Jaya (Rp20,9 miliar)
93. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta (Rp1,5 miliar).[mla]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :