HOME ยป NASIONAL
NASIONAL
Jum'at, 24 November 2017 , 20:25:00 WIB

Dedi Mulyadi: Golkar Butuh Dukungan Publik

Laporan: Lopi Kasim





RMOL. Pasca ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka, Partai Golkar dilanda kemelut. Ketua DPD golkar Jawa Barat, Mulyadi memandang, apa yang terjadi di internal partainya itu merupakan kehendak Tuhan. Hal itu, kata dia, justru memberikan ruang agar Golkar melakukan sebuah perubahan.

"Ruang yang diberikan ini adalah ruang yang juga yang sudah diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia hari ini memberikan perhatian yang cukup besar bagi Golkar," kata Dedi, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/11).

Momentum Golkar kali ini, kata Dedi, harus dengan tepat dan cepat diambil sebagai momentum menjawab kegundahan publik. Sehingga, Golkar tidak terus berkutat pada wilayah administrasi politik.

"Karena administrasi politik itu hanya bersifat internal organisasi sedangkan Golkar itu bukan hanya membutuhkan administrasi politik. Tetapi membutuhkan dukungan publik," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Dedi, hari ini rakyat Indonesia memberikan kesempatan kepada elit Golkar untuk memilih kehendak rakyat atau hanya kehendak elit itu sendiri.

"Kalau momentum ini tidak bisa dikapitalisasi menjadi sebuah tindakan-tindakan yang nyata dalam kehidupan masyarakat maka lewat ini Golkar," tegasnya.

Sebaliknya, kata Dedi, jika Golkar hari ini bisa mengambil alih seluruh perhatian publik ini menjadi langkah-langkah perbaikan. Maka kepercayaan publik akan tumbuh pada pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (Munas) yang akan digelar.

"Dari situlah Golkar bisa melakukan langkah-langkah kepada Masyarakat tawaran nama (Ketua Umum). Tawaran nama kepada masyarakat seperti yang terjadi pada saat ini. Itu menjadi identifikasi nama yang harus dilakukan oleh panitia Munas untuk mendorong pada respons publik itu sendiri," kata dia.

Ditambahkan Dedi, para pimpinan Golkar yang memiliki hak suara dari mulai tingkat Kabupaten sampai Provinsi harus membaca kehendak rakyat tersebut.

Dedi menyusulkan, agar Ketua DPD yang maju ke Munas harus mendapat persetujuan dari pimpinan kecamatan dan pimpinan Desa. Nama siapa saja yang harus dibawa menjadi aspirasi dari sebuah wilayahnya. Sehingga keputusan-keputusan pilihan itu bukan keputusan kehendak perseorangan.

"Karena seorang tampil di musyawarah  itu bukan kehendak dirinya tapi kehendak para pengurus dan kehendak para pemilihnya," pungkasnya. [mla]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :