HOME ยป JAKARTA
JAKARTA
Minggu, 26 November 2017 , 10:31:00 WIB

Pemprov dan DPRD DKI Diminta Rampungkan Perda Reklamasi

Laporan: Widodo Bogiarto





RMOL. Pemprov DKI Jakarta dan DPRD didorong segera merealisasikan lahirnya payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) tentang Pengelolan dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Kawasan Teluk Jakarta.

Perda tentang Pengelolaan dan Wilayah Pesisir itu sangat penting untuk mewujudkan keadilan distribusi ruang dan ekologi agar masyarakat nelayan tidak menjadi korban pembangunan.

Hal ini disampaikan pengamat kebijakan publik, Reza Hariadi dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Pusat dan Utara Adim Rajak dalam diskusi publik yang digelar HMI Jakarta Pusat dan Utara di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11) kemarin.

Para aktivis aktivis HMI mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk menghentikan megaproyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Sebab berdasarkan berbagai kajian yang ada, pengurukan laut di kawasan Utara Ibu Kota memang merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.

Selain itu, para nelayan yang menjadi penghuni turun menurun dan mencari nafkah di sana juga menjadi korban reklamasi.

"Kebijakan Anies-Sandi untuk menghentikan reklamasi sudah tepat dan patut didukung," ujar Adim kepada wartawan usai diskusi publik bedah reklamasi dengan tema Analisis Pemanfaatan Pulau C dan D Untuk Kemaslahatan Warga Jakarta.

Hanya saja, Adim menyarankan Pemprov DKI untuk memanfaatkan pulau-pulau yang sudah terlanjur dibangun. Dua di antaranya adalah Pulau C dan Pulau D, yang memang telah berbentuk daratan.

"Karena akan lebih berguna jika Pulau C dan D diperuntukkan bagi masyarakat dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga sekitar, daripada dibiarkan mangkrak," kata dia.

Terkait usulan dari sejumlah pihak agar proyek rumah DP 0 Rupiah yang digagas Anies-Sandi dibangun di atas Pulau C dan D, Adim menilai usulan itu bisa saja diakomodir. Apalagi tujuannya memang untuk kepentingan masyarakat. "Azas manfaat untuk pulau reklamasi patut menjadi perhatian Anies-Sandi," tuturnya.

Reza Hariadi, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi itu menjelaskan, persoalan reklamasi memang sudah seharusnya segera dituntaskan.

Tidak baik membiarkan masalah ini berlarut-larut karena akan membawa dampak negatif yang luas. Mulai dari dampak kerusakan lingkungan, kepastian hukum, kepastian usaha dan bisnis investasi, serta sederet dampak lainnya.

"Pemerintah pusat harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menuntaskan persoalan reklamasi. Jangan hanya menerapkan kebijakan sepihak melalui Menko Kemaritiman kemudian mengabaikan kebijakan oleh pemimpin daerah," tuturnya.

Reza menyarankan Peraturan Daerah terkait reklamasi Jakarta yang sempat terhenti segera dilanjutkan.

"Tentu saja dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Ibu Kota secara menyeluruh, dan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja," kata dia. [mla]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :