HOME » RAGAM
RAGAM
Minggu, 26 November 2017 , 16:06:00 WIB

Demokrat DKI: BPJS Tidak Jalankan Semangat Layanan Kesehatan Universal Coverage

Laporan: Andhika Tirta Saputra





RMOL. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman menyebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak menjalankan semangat pemberian layanan kesehatan Universal Coverage di DKI Jakarta.

Pernyataan disampaikan menyusul rencana BPJS Kesehatan untuk melakukan cost-sharing dengan peserta BPJS terkait dengan 8 penyakit kronis.

Taufiq menjelaskan, integrasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah ke dalam BPJS Kesehatan, masih menyisakan berbagai permasalahan seperti besaran tarif BPJS yang tidak memadai mengakibatkan rumah sakit yang menerapkan kuota pelayanan bagi pasien JKN, membatasi waktu layanan JKN, menyuruh pasien datang berulang yang tak perlu, dan bahkan meminta uang muka pasien JKN.

"Adanya selisih biaya antara tarif INA CBG’s dengan tarif layanan rumah sakit menyebabkan terjadinya diskriminasi pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien peserta BPJS, seperti rumah sakit swasta membatasi jumlah pasien peserta BPJS yang dilayaninya dengan membedakan pasien yang membayar pribadi dan membayar melalui BPJS. Pasien yang mendaftar sebagai peserta BPJS seringkali ditolak secara tidak langsung dengan alasan kamar penuh atau tidak tersedia," jelas politisi muda Demokrat itu, Minggu (26/11).

Menurut Taufiq, permasalahan tarif INA CBG’s ini juga mengakibatkan rendahnya partisipasi rumat sakit swasta untuk bermitra dengan BPJS, sebagai gambaran di DKI Jakarta, dari 160 RS hanya 64 RS (atau 40 persen) yang bekerja sama dengan BPJS. Padahal, RS swasta memiliki persentase 59,18 persen dari tempat tidur yang ada.

"Kita akui tarif INA CBG’s masih rendah, premi yang ditetapkan juga masih rendah. Hal seperti ini kan bisa dibicarakan bersama. Harusnya BPJS Kesehatan aktif memberikan usulan kepada Presiden dan Kemenkes untuk memberikan ruang kepada pemerintah daerah agar dapat lebih berperan untuk menyempurnakan Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut, karena urusan kesehatan sejatinya adalah urusan Pemerintah Daerah," ungkapnya.

Taufiq menambahkan, pemerintah daerah perlu lebih berperan dalam mengurus kesehatan warganya, tidak boleh urusan kesehatan di daerah dianggap selesai setelah pemerintah daerah membayarkan premi peserta PBI kepada BPJS.

"Pemerintah Daerah tidak boleh lepas tangan setelah membayar premi BPJS Kesehatan dan menganggap bahwa utusa  mereka selesai dalam hal layanan kesehatan unuk warganya. Karena persoalan layanan pasca pembayaran premi tersebut justru persoalan mendasar yang memberatkan warga," kata dia.

Taufiq juga menjelaskan, di tengah situasi bahwa BPJS Kesehatan mengeluhkan defisit dan mewacanakan akan melakukan cost-sharing untuk 8 penyakit kronis yang sangat membebani BPJS, namun inisiatif untul melibatkan pemerintah daerah masih sangat minim untuk mendukung program JKN.

"Jika peran pemerintah daerah dapat dioptimalkan, saya yakin BPJS Kesehatan tidak lagi mengalami defisit," tegas Taufiq. [mla]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :