HOME » RAGAM
RAGAM
Minggu, 26 November 2017 , 16:49:00 WIB

Anies Apresiasi Kehadiran MP BPJS DKI

Laporan: Widodo Bogiarto





RMOL. Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengapresiasi kegiatan sosialisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Masyarakat Peduli (MP) BPJS DKI Jakarta. Dia berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat makin memahami tujuan pembentukan BPJS.

"Bahwa BPJS diarahkan untuk mendukung ​​program kualitas hidup manusia Indonesia dan pastikan adanya jaminan perlindungan sosial kepada para tenaga kerja," kata Anies saat membuka kegiatan di bilangan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (26/11).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun menyampaikan terima kasihnya atas peran Korwil MP BPJS DKI. Soalnya, turut membantu pemerintah, agar pelayanan ketenagakerjaan dan perlindungan masyarakat terus-menerus dilakukan secara sungguh-sungguh.

"Keterlibatan MP BPJS DKI selama ini sudah berkontribusi dan ikut awasi pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Kita berikan tepuk tangan," ajak Anies.

Pada kesempatan sama, Ketua Dewan Pembina MP BPJS, Ahmad Riza Patria, juga menyampaikan hal senada. Dirinya mengapresiasi kehadiran MP BPJS. Alasannya, turut membantu pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini kemudian mengingatkan, bangsa yang maju adalah yang mampu membangun SDM, bukan karena kaya kan sumber daya alamnya (SDA). "Ambil contoh Singapura. Tidak punya kebun sawit, minyak, batu bara. Tapi fkta membuktikan, Singapura salah satu negara maju," ungkapnya.

"Sebaliknya, banyak negara yang punya SDA luar biasa, justru belum maju, termasuk Indonesia. Indonesia negara lima terkaya di dunia. Jangankan maju, malah ada yang porak-poranda, hancur negara-negara di Timur Tengah. Kenapa? Karena terlambat fokus membangun SDM," imbuh politisi Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Riza mengingatkan, populasi dunia pada 2050 diprediksi mencapai sekitar 15 miliar jiwa. Padahal, idealnya sekitar 3-5 miliar jiwa. Alhasil, dipastikan ada defisit kebutuhan harian, seperti air, pangan, dan energi. Sementara, sumber pangan dan energi diproduksi negara-negara ekuator.

Kepala Divisi Sekretaris Badan BPJS Ketenagakerjaan, Hidayatullah Putra, pun mengapresiasi kerja-kerja MP BPJS. Sebab, selama ini kerja-kerja MP BPJS di lapangan dalam menyosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan cukup konkret.

"Ini sangat nyata, riil kegiatannya. Saya sring update. Terakhir yang dilakukan di Riau, sampai ke masjid-masjid, ke marbot-marbot," katanya mewakili Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto.  

Hidayat kemudian menerangkan total peserta BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 24,3 juta orang, baik pekerja formal maupun informal. Dua puluh persen diantaranya teregister di Jakarta. Jumlah tersebut belum maksimal, mengingat potensi pekerja formal sekira 50 juta jiwa dan 70 juta jiwa informal.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan tak bisa menjangkau seluruh pekerja maupun perusahaan, agar terdorong menjadi peserta, karena berbagai persoalan. Namun, perlahan hambatan ini mulai terkikis sejak bermitra dengan MP BPJS. "Konkret kolaborasi dengan MP BPJS," akunya.

Sementara itu, Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS, Hery Susanto, menerangkan, dirinya sengaja menggagas lembaga yang fokus terhadap jaminan sosial masyarakat, lantaran menjadi tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Sayangnya, partisipasi masyarakat masih minim.

Karenanya, dia mendorong jajaran pengurus MP BPJS DKI aktif mendampingi para pekerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai mengurus klaim. "Walaupun jadi tugas dari kelurahan, tapi banyak yang cuek. Makanya, MP BPJS harus hadir, peduli," serunya.

Hery juga meminta MP BPJS DKI membuahkan sejumlah rekomendasi dalam Rakorwil tersebut. Kemudian, disampaikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) DKI, agar diimplementasikan kepada masyarakat.

Sedangkan Korwil MP BPJS DKI, Syarif, menyatakan siap bersinergi dengan Pemda DKI dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendorong partisipasi masyarakat ibu kota, khususnya para pekerja. Misalnya, mengusulkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan "pesta demokrasi" dari jenjang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga KPU menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Tahun depan ada 'pesta politik'. Itu yang terlibat di dalam pilpres, pileg, saya hitung sekitar 80 ribu orang, Anggota PPS, pengawas, saksi, KPUD, pemantau," ujarnya.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI ini pun mengusulkan, agar setidaknya iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka turut ditanggung pemda sebagian. "Bagaimana kalau patungan? Kita dulu sponsori, nanti APBD," katanya menyontohkan skema pembayaran.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI itu juga mendorong pekerja informal lain dan rawan risiko kecelakaan kerja, turut diajak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tukang gali kubur dan juru parkir, misalnya.

Syarif juga mendorong Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta segera membuat data base peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik mandiri maupun dibiayai negara. "Mumpung di sini ada Pak Kadis," pungkasnya. [mla]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :