HOME » POLITIK
POLITIK
Senin, 27 November 2017 , 12:20:00 WIB

Soal BPJS, Demokrat Usul 8 Butir Perbaikan Layanan Kesehatan

Laporan: Andhika Tirta Saputra





RMOL. Ketua Fraksi Partai Demokrat DKI Jakarta, Taufiqurrahman menyarankan, adanya perbaikan layanan kesehatan untuk mengantisipasi rencana BPJS Kesehatan untuk melaksanakan pola Cost-Sharing dengan peserta terkait 8 penyakit kronis dan permasalahan pelayanan kesehatan bagi warga DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa Taufiq itu mengatakan, perbaikan tersebut meliputi membuat sebuah nomenklatur baru yaitu membayar selisih biaya yang ditimbulkan akibat perbedaan perhitungan tarif INA CBG’s dengan Rumah Sakit Swasta. Kemudian, memberikan Public Service Obligation (PSO) kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam pelayanan kesehatan karena masih terdapatnya selisih biaya antara perhitungan RSUD dengan sistem tarif INA CBG’s.

Selanjutnga, memberikan bantuan sosial kepada rumah sakit swasta untuk membiayai berbagai belanja investasinya dalam bentuk investasi pembangunan gedung, alat kesehatan dan sebagainya. Bantuan tersebut merupakan insentif agar dapat bermitra dengan BPJS serta melunasi pembayaran tunggakan bagi PBPU kelas 1,2 dan 3 sebesar Rp252 miliar dan mengalihkan PBPU Mandiri Kelas 1,2 dan 3 menjadi Peserta PBI APBD.

Yang tidak kalah penting, kata Taufiq, mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk berinisiatif membuat terobosan dalam merevisi tarif INA CBG’s menjadi lebih tinggi agar pelayanan rumah sakit swasta terhadap warga Jakarta menjadi lebih dari sebelumnya. Hal ini perlu dicarikan solusi payung hukum dengan melakukan komunikasi kepada lembaga-lembaga terkait, misalnya Kementerian Kesehatan, BPK, BPKP, BPJS, Kejaksaan hingga KPK untuk merumuskan payung hukum dan prosedur formal untuk penerapan terobosan tersebut.

"Kami juga meminta Dinas Kesehatan untuk menyediakan staf khusus yang berkedudukan di rumah sakit swasta yang menjadi provider BPJS untuk mengurus persoalan pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta, mengurus persoalan selisih biaya dari tarif INA CBG’s dengan perhitungan unit cost rumah sakit," kata Taufiq Senin (27/11).

Demokrat juga mendesak Dinas Kesehatan agar berkoordinasi dengan BPJS agar pembayaran klaim dapat dibayarkan tepat waktu kepada rumah sakit penyedia layanan kesehatan bagi peserta BPJS, agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan bagi warga DKI Jakarta dan merubah RSUD Provinsi DKI Jakarta menjadi Rumah Sakit Tanpa Kelas sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga DKI Jakarta.

Menurut Taufiq, 8 butir usulan tersebut merupakan hasil kajian dan evaluasi atas pelaksanaan program pelayana kesehatan bagi warga DKI Jakarta yang selama ini dilakukan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Kelemahan dan kekurangan dari layanan kesehatan BPJS Kesehatan bagi warga DKI Jakarta di lapangan, menyebabkan kesulitan besar bagi warga DKI dan justru menambah beban mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan layanan yang maksimal," tegasnya.

Taufiq mengharapkan, Pemprov DKI Jakarta betul-betul menyikapi usulan-usulan ini dan mengambil inisiatif serta membangun terobosan terkait layanan kesehatan bagi warga DKI Jakarta.

"Kami harap Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan untuk segera melakukan evaluasi pelayanan kesehatan ini dan berinisiatif untuk membuat terobosan menutupi kelemahan dan kekurangan layanan BPJS Kesehatan selama ini, agar layanan kesehatan bagi warga DKI Jakarta bisa maksimal. Duduk bersama berbagai lembaga agar terobosannya tetap berada dalam payung hukum dan perundangan yang berlaku," pungkasnya. [mla]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :