HOME » EKONOMI
EKONOMI
Senin, 27 November 2017 , 15:35:00 WIB

Perkoncoan di PT Food Station Harus Dihentikan

Laporan: Widodo Bogiarto





RMOL. Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Achmad Sulhy menilai sederet mantan pegawai retail Hero yang kini menguasai PT Food Station Tjipinang Jaya, gagal memimpin BUMD pangan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Menurut Sulhy, manajemen maupun leadership mereka bahkan bermasalah sejak awal. Komposisi komisaris, direksi PT Food Station Tjipinang Jaya ini dominan eks pegawai Hero. Mereka masuk dan menguasai PT Food Station sejak September 2015.

Sulhy mengatakan, mereka sebelumnya bukan berasal dari petinggi top di Hero, melainkan hanya level manajer biasa saja. Tapi diberikan wewenang untuk memegang BUMD DKI Jakarta.

"Mereka masuk sudah dalam satu paket, dan tak mau dirombak-rombak. Anehnya Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) waktu itu menerima saja. Padahal harusnya komisaris berasal dari profesional, independen, atau menjadi wakil dari Pemprov,” kata Sulhy dalam pesan tertulisnya, Senin (27/11).

Karena komposisi komisarisdan direksi PT Food Station ini berlatar perusahaan yang sama, ujar Sulhy, tak menghindarkan dari adanya konflik kepentingan individu/ kelompok, baik langsung maupun tidak langsung.

"Karena itu, patut diduga mereka tak bisa melakukan pengelolaan perusahaan dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan," tegas Sulhy.

Sejak awal, mereka merombak sistem penggajian perusahaan, baik untuk diri maupun kroni-kroni yang mereka rekrut.

Gaji mereka naik tiga kali lipat gaji direksi sebelumnya. Direksi bergaji Rp 100 juta lebih dengan segala macam tunjangan, belum termasuk fasilitas mewah. Sementara gaji komisaris juga ikut naik tiga kali lipat.

Sulhy menambahkan, semua kebijakan ini mereka sendiri yang buat pada awal mereka masuk, padahal belum terbukti kinerjanya sudah meminta gaji tinggi dan fasilitas mewah, sungguh dilematis di satu sisi kondisi keuangan perusahaan yang belum baik.

"Nah, gaji direksi lama hanya berkisar Rp 32-35 juta. Komisaris Rp 10-15 juta. Jomplang banget kan selisihnya. Sementara Ahok setuju-setuju saja. Patut kita duga ada apa di balik semua ini?" kata Sulhy.

Sejak menjabat, lanjut Sulhy, mereka melakukan rekrutmen karyawan besar-besaran. Dari yang semula hanya 60 karyawan sekarang menjadi 160-an lebih karyawan.

"Saya dengar karyawan baru yang juga kroni komisaris atau direksi ini langsung diangkat jadi karyawan tetap tanpa mengikuti aturan perusahaan,” terang Sulhy.

Tak hanya melahirkan kebijakan yang sewenang-wenang, papar Sulhy, komisaris dan direksi PT Food Station juga bertindak diskriminatif. Rekrutan baru ini bahkan ditawari jabatan, pangkat, gaji, fasilitas menggiurkan, sehingga melabrak peraturan perusahaan yang ada.

Gaji mereka berkali lipat lebih tinggi dari karyawan lama, lengkap dengan fasilitas kendaraan. Sistem pengajian ditentukan semaunya tanpa mengacu pada peraturan perusahaan. Contohnya rekrutan baru dengan pendidikan SMA digaji Rp 9 juta lebih dan ngalahin gaji kepala seksi. Penggajian ini pakai sistem apa,” kata Sulhy.

Sementara, kata Sulhy, karyawan lama bahkan terancam turun pangkat, minus fasilitas, bahkan terancam pemecatan. Mereka juga mulai tersingkir karena banyak orang baru dari kroni direkasi/komisaris. Kondisi ini, ujar Sulhy, bisa memicu konflik baru di internal perusahaan, karena kesenjangannya begitu nyata.

Ini juga menunjukkan gagalnya orang-orang Hero dalam memimpin BUMD pangan ini. Jangankan bikin perusahaan untung dan profesional, mereka bahkan membawa perusahaan ke perpecahan dan konflik,” katanya.

Perilaku maupun kebijakan perusahaan seperti itu, kata Sulhy, mengingkari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) yang menjadi roh dan cita-cita Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Karena itu kami mendesak agar perkoncoan atau persekongkolan seperti ini segera dihentikan. Karena hanya akan membawa BUMD pada kehancuran. BUMD ini bukan milik perorangan atau kelompok tertentu, tapi milik publik, dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta," pungkas Sulhy.[mla]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :