HOME ยป POLITIK
POLITIK
Senin, 27 November 2017 , 16:47:00 WIB

Lulung: Ombudsman, Ada Apa Dengan Tanah Abang

Laporan: Widodo Bogiarto





RMOL. Ombudsman dinilai sedang membuat opini negatif soal Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Temuan Ombudsman juga sudah membuat resah warga setempat.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung saat menanggapi temuan Ombudsman di beberapa wilayah di Jakarta tentang pungutan liar hingga pemerasan terhadap pedagang kaki lima (PKL) oleh oknum Satpol PP yang bekerjasama dengan preman setempat, termasuk di kawasan Pasar Tanah Abang.

"Aku bilang jangan bentuk opini terus. Apa kepentingannya dipublish. Saya tanya apa kepentingannya? Masyarakat Tanah Abang dirugikan lho. Ada nggak sih copet, ada nggak sih pungutan. Misalnya di Pasar Senen, Pasar Rebo di Jakarta Utara? Kenapa Tanah Abang. Ada apa dengan Tanah Abang? Why, Ombudsman?" kata Lulung, Senin (27/11).

Lulung menyayangkan sikap Ombudsman yang mempublikasi hasil temuannya. Tokoh masyarakat Tanah Abang itu mengatakan harusnya Ombudsman menyampaikan temyannya ke pihak kepolisian agar dapat dilakukan penindakan. Lulung pun menilai Ombudsman tengah berpolitik saat mengungkapkan pemerasan PKL melalui media.

"Jangan bentuk opini terus. Ada apa? Kenapa bentuk opini? Ada apa itu Ombudsman? Ada politik apa di situ? Tangkep. Maksud saya jangan terus menerus gitu di media. Ayo duduk bareng sama masyarakat Tanah Abang. Sama tokoh-tokoh. Kalau nggak mau ada preman Tanah Abang ayo bareng-bareng laporkan polisi," tegas Lulung.

Sebelumnya, Ombudsman menemukan praktik maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar dan pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP dan pegawai kelurahan serta kecamatan kepada pedagang kaki lima (PKL).

Dijelaskan, temuan tersebut didapatkan setelah Ombusman melakukan monitoring dari 15 November hingga 17 November di tujuh titik yakni di kawasan Setiabudi, Ambasador, Imperium, Stasiun Jatinegara, Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai dan Tanah Abang.

Monitoring dilakukan Ombudsman setelah melakukan investigasi pada 9 Agustus hingga 10 Agustus 2017. Hasil investigasi tersebut sudah diserahkan pada Pemprov DKI 2 November lalu. Selain keterlibatan oknum Satpol PP dan pegawai kecamatan serta kelurahan, Ombudsman juga menemukan peran perantara, yakni preman.[dem]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :