HOME ยป EKONOMI
EKONOMI
Senin, 27 November 2017 , 16:49:00 WIB

NasDem Minta RAPBD DKI 2018 Diuji Publik

Laporan: Andhika Tirta Saputra





RMOL. DPW Partai NasDem DKI mengkritisi anggaran belanja di RAPBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 sebesar Rp77,1 triliun.

Anggaran tersebut naik Rp5,3 triliun dari posisi awal KUA PPAS 2018 pada 30 Oktober 2017 sebesar Rp71,8 triliun. Sementara, target pendapatan hanya Rp66,6 triliun.

Sekretaris DPW NasDem DKI Wibi Andrino mengatakan jika melihat kepada kinerja penerimaan pendapatan sejauh ini, angka tersebut dirasa terlalu optimis sekaligus memunculkan pertanyaan apakah rencana belanja di RAPBD 2018 telah diimbangi dengan perhitungan rencana pendapatan yang akurat.

Untuk mencermati hal itu, kita bisa membandingkan dengan kinerja pendapatan pada APBD 2017.

Melalui website dashboard-bpkd.jakarta.go.id, bisa dilihat bahwa target pendapatan pada APBD 2017 adalah sebesar Rp62,5 triliun. Namun, realisasinya per 24 November 2017 adalah Rp52,3 atau hanya 83,7%.

Dari situ juga bisa dilihat bagaimana kinerja pendapatan pajak daerah. Pada APBD 2017 ditargetkan penerimaan pajak daerah adalah Rp35,3 triliun. Penerimaan pajak daerah hingga 24 November 2017 adalah Rp32,4 triliun atau 91,8%.

"Dengan kinerja seperti itu, apakah realistis jika Pemprov DKI menargetkan pendapatan pajak Rp38,1 triliun di RAPBD 2018?," kata Wibi di Jakarta, Senin (27/11).

Apalagi, kata Wibi sejauh ini belum ada kebijakan dalam bentuk Perda maupun Pergub yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah secara signifikan, baik dari sisi besaran nilai pajak maupun jumlah wajib pajak.

Untuk itulah, NasDem merekomendasikan agar nilai anggaran belanja ditinjau kembali.

"Kami menolak penggelembungan anggaran belanja di Sekretariat DPRD. Penambahan anggaran belanja bagi anggota dewan adalah sebuah langkah yang tidak sensitif di tengah kondisi masyarakat kita yang sebagian besar masih belum sejahtera," kata Wibi.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar anggaran Sekretariat DPRD yang saat ini bernilai Rp346,5 miliar bisa dikembalikan ke angka Rp126,9 miliar.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp126,9 miliar tersebut telah cukup untuk memenuhi kebutuhan kerja para anggota dewan.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menghimbau agar Gubernur DKI Jakarta tidak berlaku boros.

Sebagai contoh, menaikkan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar 12 kali lipat adalah sebuah tindakan yang tidak bijaksana dan bisa menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

"Oleh karena itu, kami mengajak agar kedua belah pihak, baik eksekutif dan legislatif, memberikan teladan kepada masyarakat dalam bentuk penghematan anggaran," ujar Wibi

Wibi juga menyoroti peningkatan anggaran belanja yang paling signifikan terjadi pada kegiatan pembelian lahan, yaitu dari Rp2,6 triliun menjadi Rp4,4 triliun, atau bertambah Rp1,8 triliun. Peningkatan pembelian lahan paling banyak ada di Dinas Kehutanan, yaitu dari Rp919 miliar menjadi Rp2 triliun, atau naik sekitar Rp1 triliun.

Dari informasi yang diperoleh lanjut Wibi, saat ini terdapat lebih dari 200 (dua ratus) lokasi lahan kosong di Dinas Kehutanan yang belum dibangun atau masih ditelantarkan.

Oleh karena itu, meski Jakarta masih membutuhkan banyak ruang hijau, kami berpendapat bahwa prioritas saat ini adalah membangun dan memanfaatkan lahan yang telah dibeli, bukan menghamburkan uang untuk membeli lahan baru dan kemudian menelantarkannya.

Hal ini diperlukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran ruang terbuka hijau yang telah dikuasai oleh pemerintah.

Wibi menambahkan, dirinya juga  mengamati terjadi peningkatan senilai total Rp222,9 miliar pada anggaran di 267 kelurahan, atau rata-rata Rp835,1 juta per kelurahan.

Selain itu, pihaknyA juga menemukan kenaikan anggaran yang signifikan di Dinas Pendidikan Rp927,9 miliar, Dinas Sumber Daya Air Rp429,3 miliar, Dinas Kesehatan Rp366,1 miliar, Dinas Bina Marga Rp144,3 miliar, dan Dinas Pariwisata Rp95,4 miliar.

"Secara umum, kami melihat bahwa kenaikan anggaran belanja pada RAPBD 2018 tidak diimbangi dengan analisa yang cermat terhadap realisasi pendapatan. Jangan sampai terjadi besar pasak daripada tiang, sehingga akhirnya pelayanan kepada rakyat Jakarta terganggu karena defisit anggaran," ujar Wibi.

Jika pendapatan tidak mencukupi, sebaiknya pos belanja dikurangi atau dipotong.

Dalam kesempata  tersebut Wibi meminta penjelasan lebih rinci mengenai asumsi-asumsi yang digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta agar pendapatan daerah bisa memenuhi rencana belanja sebesar Rp77.1 triliun, terutama dalam hal pemenuhan target pendapatan sebesar Rp66,6 triliun. Terhadap pada pos-pos pendapatan RAPBD 2018 ditargetkan lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2017.

"Kami meminta agar Pemprov DKI menyampaikan hal-hal apa yang akan dilakukan atau peraturan apa yang akan dikeluarkan untuk mencapai target tersebut. Kami berharap agar penjelasan tersebut disampaikan dalam bentuk simulasi, serta dipublikasikan dan dilakukan uji publik secara terang-benderang sebelum APBD 2018 disahkan," kata Wibi.[dem]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :