HOME ยป POLITIK
POLITIK
Senin, 27 November 2017 , 19:45:00 WIB

Gagal Urus Parkir Meter, Anies Diminta Pecat Kadishub

Laporan: Widodo Bogiarto





RMOL. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Andri Yansyah. Pasalnya, dia dinilai gagal mengurus masalah perhubungan, terutama pengelolaan sistem terminal parkir elektronik (TPE) atau parkir meter.

"Bahkan Anies perlu mempertimbangkan untuk memberhentikan Andri Yansyah yang terbukti gagal dan tidak kredibel," kata Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu, Senin (27/11).

Victor juga mendesak Anies menghentikan kerja sama dengan PT Mata Biru (MB) dalam pengelolaan parkir meter.

Sebab, kebijakan yang diberlakukan di tiga lokasi tersebut, yakni di Jalan Boulevard, Jakarta Utara; Jalan Falatehan, Jakarta Selatan; dan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, terindikasi rawan kebocoran dan merugikan Pemprov DKI dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) akibat pengelolaan yang tidak maksimal.

"Dalam mengelola TPE, PT Mata Biru selaku operator hanya menempelkan stiker bagi pengguna lahan parkir. Kuat dugaan cara konvensional seperti itu tak hanya merugikan Pemprov DKI, tapi juga masyarakat pengguna lahan parkir di ketiga lokasi itu," ujar Victor.

Menurut Victor, sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perpakiran dan Pergub Nomor 84 Tahun 2011, disebutkan bahwa dalam mengelola parkir, operator perparkiran harus profesional. Sayangnya, regulasi itu bagi PT MB agaknya tak bermakna apa-apa, dan pengguna lahan parkir pun akhirnya hanya menjadi pelengkap penderita.

"Saya sudah melaporkan masalah ini secara resmi ke Dinas Perhubungan berikut segepok bukti penyelewengan PT Mata Biru. Harapan kami, Pemprov DKI melalui SKPD itu jangan hanya galak saat menderek mobil, tapi tak berani menindak PT Mata Biru dan menyeretnya ke meja hijau karena proses hukum terhadap operator perparkiran yang nakal, bisa jadi pembelajaran," tegas Victor.

Dari data yang diberikan LP2AD diketahui kalau selain diduga mengelola lahan parkir secara konvensional, PT MB juga diduga melanggar Pergub DKI No 20 Tahun 2017 tentang UMP 2017 dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasalnya, meski UMP DKI 2017 ditetapkan sebesar Rp3,35 juta, PT MB hanya menggaji karyawannya sebesar Rp2,7 juta dan hanya memberi THR sebesar Rp500 ribu.

Manajemen perusahaan ini bahkan dilaporkan sering mengintimidasi para juru parkir di lapangan, memperjualbelikan lahan parkir di Jalan Sabang untuk pedagang kaki lima, dan tidak pernah memberikan seragan kepada karyawannya. [mla] 





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :