HOME ยป EKONOMI
EKONOMI
Senin, 27 November 2017 , 21:44:00 WIB

Pemohon SKB PPh di Dirjen Kanwil DJP Jabar II Baru 22 Persen







RMOL. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II mengungkapkan, jumlah pemohon Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) masih rendah.

"Yang memanfaatkan SKB PPh baru mencapai 22 persen dari 1.256 wajib pajak," ungkap Ade Lili, Plh. Kanwil DJP Jabar II, saat jumpa pers, Senin (27/11).

Karena itu, lanjut dia, pihaknya membuka pendaftaran bagi pemohon SKB PPh sampai batas waktu 31 Desember 2017. Ia berharap rentang waktu tersebut dapat dimanfaatkan oleh para Wajib Pajak (WP) untuk mengurus SKB.

Menurut dia, secara nasional jumlah WP yang mengajukan permohonan SKB PPh tidak berbeda jauh, dengan wilayah Jabar II. Sekitar 151 ribu WP berpotensi memanfaatkan fasilitas pembebasan PPh atas harta yang telah dideklarasian melalui amnesti pajak.

Data yang dimiliki DJP Jabar II, hingga bulan November ini, sebanyak 18 persen atau 27 ribu pemohon akan mengajukan. Pihaknya dikatakan Ade Lili akan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk melakukan proses balik nama tanah dan bangunan. Hal itu, guna mengantisipasi lonjakan jumlah pemohon WP pada batas akhir tersebut.

"Wajib pajak yang mengajukan balik nama harta dan bangunan ke BPN cukup melegalisasi surat keterangan amnesti pajak (Sket). Batas waktu penyelesaiannya paling lambat lima hari kerja," ujar dia.

Dijelaskan Ade Lili, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 165 tahun 2017, telah memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan amnesti pajak untuk melaporkan hartanya melalui SPT Tahunan.

Penghasilan besih berupa harta tadi akan dikenakan tarif 30 persen, sementara itu untuk orang pribadi yakni sebesar 25 persen, serta Badan Usaha dan UMKM sebesar 12,5 persen.

"Pelaporannya berbeda dengan amnesti pajak yang diajukan dengan memasukkan Surat Pernyataan Harta (SPH)," katanya.

Bagi peserta amnesti pajak yang gagal melakukan repatriasi atau tidak memasukkan harta yang berada di luar negeri untuk diinvestasikan di Indonesia minimal 3 tahun, maka akan disanksi sebesar 200 persen dari nilai harta yang ditemukan. Hal itu sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang amnesti pajak.

"Segeralah dilaporkan hartanya itu. Jangan menunggu kami datang dan menetapkan sanksinya," imbaunya.[boy/zul]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :