HOME ยป POLITIK
POLITIK
Selasa, 28 November 2017 , 12:37:00 WIB

Penghentian Reklamasi Sebuah Keniscayaan

Laporan: Widodo Bogiarto





RMOL. Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto berharap Pemprov DKI Jakarta betul-betul mengkaji secara mendalam atas dampak keekonomisan apabila reklamasi Pulau C dan D dibatalkan.

"Kita melihat dampak keekonomisan, temasuk ketika pulau reklamasi dibatalkan dan ini juga perlu dikaji," kata Rasminto dalam seminar bertajuk Kajian Ilmiah Kelayakan Pemanfaatan dan Kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta Pulau C dan D Untuk Warga di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur, Selasa (28/11).

Menurut Rasminto yang juga aktif sebagai anggota Ikatan Geografi Indonesia (IGI) ini, Jakarta memang membutuhkan reklamasi.

Apalagi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno memiliki program unggulan rumah DP 0 Rupiah.

"Nantinya reklamasi Pulau C dan D bisa dijadikan lahan atau area pembangunan rumah DP 0 rupiah," ujar anggota Perrkumpulan Peneliti Pendidikan dan Manajemen Lingkungan Hidup (P3ML) ini.

Sementara terkait nasib nelayan, kata Rasminto, kawasan reklamasi bukan zona utama untuk menangkap ikan. Kawasan menangkap ikan berada di Kepulauan Seribu dan sekitarnya. Bahkan area tangkapan berada jauh di luar Teluk Jakarta.

"Secara cemaran lingkungan, ikan-ikan di Teluk Jakarta sudah tercemar dan membahayakan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Namun Pemprov harus tetap memperhatikan nasib kesejahteraan para nelayan," papar Rasminto.

Di sisi lain, secara topografi ibukota memiliki 40 persen wilayah yang berada di bawah permukaan air laut. Sehingga pada saat air pasang dan berbentuk rawa pantai sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya banjir.

Sementara itu pakar hukum Supardji mengungkapkan, ada baiknya polisi segera mempercepat proses penyidikan kasus reklamasi Teluk Jakarta. Sebab dengan begitu, kelangsungan proyek reklamasi dapat segera ditentukan.

"Percepat proses penyelidikan itu untuk menentukan status hukumnya, apakah ada pidananya dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Siapa tahu dalam proses perizinan dulu ada unsur gratifikasi atau korupsi," kata Kepala Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Al Azhar ini. [mla]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :