HOME ยป HUKUM
HUKUM
Selasa, 28 November 2017 , 15:15:00 WIB

Penyidikan Dugaan Korupsi Reklamasi Harus Dipercepat

Laporan: Lopi Kasim





RMOL. Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tengah menelisik dugaan korupsi megaproyek reklamasi di teluk Jakarta, khususnya reklamasi pulau C dan D. Terkait hal itu, pihak kepolisian diminta segera mempercepat proses penyidikan.

"Percepat proses penyelidikan itu untuk menentukan status hukumnya, apakah ada pidananya dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Siapa tahu dalam proses perizinan dulu ada unsur gratifikasi atau korupsi," kata Pakar Hukum Pidana, Supardji dalam Seminar Nasional dengan tema Kajian Ilmiah Kelayakan Pemanfaatan dan Kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta Pulau C dan D Untuk Warga di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur, Senin (27/11) kemarin.

Dikatakan Supardji, setelah adanya kepastian hukum, Pemprov DKI Jakarta bisa mengambil keputusan dengan cepat. Dia mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta bisa membuka dan memulai negosiasi baru dengan pengembang yang intinya harus menguntungkan rakyat.

"Harus ada upaya sungguh-sungguh apakah ada amandemen atau negosiasi baru. Selama masih ada belum aturan baru, perjanjian lama masih berlaku dan harus dijunjung tinggi oleh Pemprov DKI Jakarta yang membuat perjanjian pada waktu itu," ungkap Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Univ Al Azhar itu.

Sementara, Direktur Eksekutif Human Studies Institute Anggota Ikatan Geografi Indonesia (IGI) Rasminto mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar mengkaji secara mendalam atas dampak ekonomis jika reklamasi pulau C dan D dibatalkan.

"Kita melihat dampak keekonomisan, termasuk ketika pulau ini batalkan dan ini juga perlu dikaji," kata dia.  

Menurut dia, Jakarta memang butuh reklamasi. Apalagi Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini berjanji memberikan rumah dengan DP 0 Rupiah bagi warga Jakarta. Reklamasi pulau C dan D bisa dijadikan lahan atau area pembangunan rumah tersebut.

"Jakarta membutuhkan reklamasi karena ini bagian dari bagaimana nanti merealisasikan janji gubernur dan wakil gubernur tentang rumah DP 0 persen, mau dikemanakan. Kalau kita liat secara realitasnya ini menjadi alternatif untuk lahan rumah DP 0 persen," ungkap anggota perkumpulan Peneliti Pendidikan dan Manajemen Lingkungan Hidup (P3ML) itu.

Mengenai nasib nelayan, lanjut Rasmito, kawasan reklamasi bukan kawasan utama untuk menangkap ikan. Kawasan menangkap ikan berada di Kepulauan Seribu.

"Secara cemaran lingkungan, ikan-ikan di area reklamasi sudah tercemar dan membahayakan bagi masyarkat yang konsumsi. Kalau di luar area reklamasi masih bisa dikonsumsi," ujarnya.

Sementara, Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Jayabaya, Ismail Marasabessy mengatakan, reklamasi harus berkomitmen pada asas pemanfaatan yang berpihak kepada masyarakat setempat.

"Bahwa (pulau) C dan D sudah sangat hampir sempurna. Kami fokus perjuangkan asas pemanfaatannya. Jika nantinya benar dihentikan, pulau C dan D yang sudah terlanjur dibangun harus menjadi sebuah tempat yang berguna bagi masyarakat setempat. Dan nelayan harus disiapkan tempat untuk mendukung aktivitas mereka," ujar dia.[dem]





BERITA LAINNYA

RUBRIK   :